**Menteri UMKM Ungkap Progres Diskon Biaya Admin Shopee CS: Tinggal 5 %**
Di tengah upaya pemerintah memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui platform digital, kebijakan diskon biaya layanan e‑commerce menjadi sorotan utama. Sejak awal tahun, Kementerian Usaha Mikro, Koperasi, dan UMKM (UMKM) telah menegosiasikan potongan hingga 50 % untuk biaya administrasi yang dibebankan pada pelaku UMKM ketika berjualan di Shopee, salah satu pasar daring terbesar di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan beban operasional, meningkatkan margin keuntungan, dan mendorong lebih banyak pedagang kecil beralih ke penjualan online.
Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, mengungkapkan bahwa negosiasi tersebut kini hampir selesai. Menurutnya, persentase diskon yang berhasil dicapai sudah mencapai 95 %, menyisakan hanya 5 % lagi yang masih dalam proses penyempurnaan. “Kami berada di tahap akhir. Sisa selisih tersebut sedang dibahas secara intensif antara tim regulator dan perwakilan Shopee,” ujar Maman dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para pelaku UMKM dan pejabat terkait. Ia menekankan bahwa percepatan implementasi diskon ini menjadi prioritas, mengingat besarnya potensi pertumbuhan penjualan online bagi usaha kecil.
Para pelaku UMKM yang telah merasakan manfaat awal menyambut baik perkembangan ini. Banyak yang melaporkan peningkatan penjualan setelah biaya admin berkurang, sekaligus mengurangi tekanan keuangan yang selama ini menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan platform digital. “Diskon ini memberi ruang bagi kami untuk reinvestasi pada stok dan promosi, bukan lagi tergerus biaya layanan,” kata seorang penjual pakaian tradisional yang kini mengelola tokonya secara daring. Harapan mereka kini terpusat pada finalisasi 5 % tersisa, yang diyakini akan menyempurnakan skema dukungan pemerintah.
Jika semua pihak dapat menyepakati sisa negosiasi, kebijakan diskon 50 % biaya admin Shopee CS diproyeksikan akan resmi berlaku dalam beberapa minggu ke depan. Menteri Maman menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen kementerian untuk terus memantau pelaksanaan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh UMKM di seluruh nusantara. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi indikator kebijakan pro‑digitalisasi, tetapi juga menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat daya saing usaha kecil di era ekonomi digital.