“Kita harus memastikan 100 kampung nelayan mendapatkan bantuan yang tepat,” tegas Prabowo Subianto saat memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Syahrul Yasin Limpo, untuk meninjau progres pembangunan desa-desa pesisir. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana Prabowo menekankan pentingnya percepatan penyediaan kapal baru bagi para nelayan yang selama ini mengandalkan perahu tradisional.
Dalam rapat singkat itu, Trenggono dan Rosan disodori laporan detail tentang status 100 kampung nelayan yang menjadi fokus program revitalisasi. Dari data yang disajikan, hanya setengah dari target kapal baru yang telah selesai diproduksi, sementara beberapa desa masih menunggu infrastruktur dasar seperti pelabuhan kecil dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan. Prabowo menyoroti bahwa keterlambatan ini dapat mengancam kesejahteraan ribuan keluarga nelayan yang bergantung pada sektor perikanan.
Sebagai respons, Menteri Koordinator Kemaritiman berjanji akan mempercepat proses pengadaan kapal melalui skema kerja sama dengan industri lokal, serta mengoptimalkan alokasi anggaran agar tidak terhambat birokrasi. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat jaringan distribusi peralatan penunjang, seperti jaring, GPS, dan pelatihan teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Kedua menteri sepakat untuk menyusun jadwal inspeksi lapangan mingguan guna memantau realisasi di setiap kampung.
Prabowo menutup pertemuan dengan harapan bahwa sinergi antar kementerian akan menghasilkan perubahan nyata bagi komunitas pesisir. “Jika kita tidak bertindak cepat, potensi ekonomi maritim Indonesia akan tergerus,” ujarnya, menegaskan bahwa keberhasilan program 100 kampung nelayan tidak hanya soal penyediaan kapal, melainkan juga peningkatan kualitas hidup dan ketahanan pangan bagi ribuan nelayan di seluruh nusantara.